TRIBUNSUMUT, NIAS – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi Sumatera Utara, Senator K.H. Muhammad Nuh, baru saja menuntaskan masa reses selama satu pekan penuh di Kepulauan Nias. Dengan agenda yang terbilang padat, Senator M. Nuh tak hanya sekadar berdialog di pusat kota, namun ia terpantau menyambangi wilayah terluar hingga nekat menyeberang ke pulau kecil di Nias Barat demi mendengar keluhan warga.
Langkah reses sang Senator dimulai dari Pemerintah Kota Gunungsitoli. Di sana, M. Nuh bertemu langsung dengan Wakil Walikota dan jajaran OPD setempat. Pertemuan tersebut membahas isu krusial mengenai tantangan pembangunan di masa efisiensi anggaran, serta kelancaran akses logistik antar wilayah dan penguatan dana desa.
Tak hanya soal birokrasi, Senator M. Nuh juga menyempatkan diri meninjau kantor BMKG. Ia berdialog intensif dengan kepala kantor BMKG setempat terkait evaluasi dan penanganan pasca-gempa yang sempat mengguncang wilayah tersebut beberapa waktu lalu.
Aksi blusukan Senator M. Nuh berlanjut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang membawahi seluruh wilayah Pulau Nias. Kunjungan ini menarik perhatian karena ia secara khusus menyoroti skema insentif pajak bagi pelaku UMKM lokal. Selain itu, ia mendesak adanya kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pajak, terutama bagi warga di kabupaten yang belum memiliki kantor pelayanan pajak sendiri.
Selama berada di “Tanah Para Jenderal” tersebut, Senator M. Nuh menggelar rangkaian pertemuan marathon dengan tokoh masyarakat, agama, hingga aktivis pemuda di seluruh penjuru Pulau Nias, mulai dari Gunungsitoli, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, hingga Nias Barat. Dalam diskusi yang berlangsung hangat, ia secara intensif menyerap aspirasi warga soal rusaknya infrastruktur jalan lintas kabupaten, jaminan makanan halal, serta persiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Saya mendengar langsung perjuangan masyarakat Nias. Ini bukan sekadar kunjungan, tapi tugas konstitusional untuk memperjuangkan kebijakan nasional yang berpihak pada daerah 3T,” tegas Senator M. Nuh dengan nada bicara lugas di hadapan para tokoh masyarakat.
Momen paling heroik yang mencuri perhatian publik adalah saat Senator M. Nuh menyeberangi lautan menuju sebuah pulau kecil terpencil di wilayah Nias Barat. Di sana, ia duduk bersama masyarakat yang mengeluhkan peliknya masalah minimnya pasokan BBM bersubsidi. “Di sinilah makna reses sebenarnya. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi,” ungkapnya.
Sepanjang agenda di Pulau Nias, Senator M. Nuh didampingi tim ahli beserta tokoh-tokoh dari Gunungsitoli dan Nias Utara. Ia menegaskan akan membawa semua catatan penting tersebut—mulai dari desakan pengaktifan pelabuhan daerah kepulauan hingga usulan alokasi dana desa untuk pembangunan kantor desa—untuk diperjuangkan di tingkat komite Senayan, Jakarta.
Kepulauan Nias merupakan salah satu kluster daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) di Sumatera Utara yang memiliki tantangan geografis cukup berat. Ketergantungan terhadap pasokan barang dari daratan Sumatera membuat Nias sangat sensitif terhadap isu logistik dan transportasi. Kunjungan Senator M. Nuh ini memotret realitas bahwa pembangunan di Nias memerlukan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan kebutuhan lapangan yang sangat spesifik.
Jika masalah infrastruktur jalan lintas kabupaten terus dibiarkan rusak, biaya angkut logistik akan tetap tinggi, yang berdampak pada mahalnya harga kebutuhan pokok di desa-desa. Selain itu, kelangkaan BBM bersubsidi di wilayah pulau kecil seperti di Nias Barat mengakibatkan lumpuhnya ekonomi nelayan dan transportasi laut antar-pulau. Dampak jangka panjangnya adalah lambatnya pertumbuhan ekonomi UMKM lokal karena terbebani masalah aksesitas dan biaya operasional.
Dibutuhkan percepatan revitalisasi jalan nasional dan provinsi melalui dana inpres infrastruktur. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat jangkauan layanan digital pajak dan penambahan kuota BBM bersubsidi yang terdistribusi secara merata ke wilayah terpencil. Pengaktifan kembali pelabuhan-pelabuhan kecil juga menjadi solusi mutlak untuk memutus keterisolasian ekonomi warga kepulauan Nias.
