MEDAN – Satgas Anti Narkoba Sekolah (SANS) Sumatera Utara menggelar aksi damai di tengah bulan suci Ramadan. Aksi ini bertujuan untuk memperkuat Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan terkait penutupan Tempat Hiburan Malam (THM) selama bulan puasa.
Selain soal jam operasional, SANS Sumut menyoroti keberadaan THM yang dibangun bersebelahan dengan tempat ibadah. Hal ini dinilai sangat mencederai aturan hukum dan norma sosial yang berlaku di Kota Medan.
Plt Ketua SANS Sumut, Amiruddin Siregar, S.H, menegaskan agar Wali Kota Medan beserta jajarannya tidak “main mata” dan segera memberikan sanksi berat kepada pengelola hiburan malam yang membandel terhadap Perwal atau Perda Kota Medan.
“Kami meminta Bapak Gubernur Sumut untuk menegur Wali Kota Medan agar segera menutup Tempat Hiburan Malam Amavi Medan. Bangunan tersebut berdiri tepat di sebelah tempat ibadah, ini jelas menyalahi aturan perundang-undangan mengenai penataan usaha hiburan,” tegas Amiruddin kepada Tribun-Medan.com.
Amiruddin menambahkan, keberadaan diskotik, pub, karaoke, bar, hingga KTV yang berdekatan dengan masjid atau gereja sangat tidak tepat karena mengganggu nilai kesusilaan dan ketertiban umum.
Tak main-main, SANS Sumut juga membawa persoalan ini ke tingkat nasional dengan menyampaikan pernyataan sikap kepada Presiden Prabowo Subianto.
Mereka mendesak Presiden agar memerintahkan Gubernur, Kapolda, Pangdam, hingga Kapolrestabes Medan untuk menutup paksa Amavi Medan karena telah melanggar Perda Penataan Tempat Hiburan.
Poin-poin tuntutan SANS Sumut kepada Presiden:
-
Penutupan Permanen: Segera tutup Amavi Medan karena berisiko tinggi mengganggu keamanan masyarakat.
-
Pecat Oknum Beking: Meminta Presiden memecat dan memeriksa Aparat Penegak Hukum (APH) yang diduga menjadi “beking” atau pelindung tempat hiburan tersebut.
-
Audit Kepemilikan Saham: Meminta pemeriksaan terhadap dugaan adanya oknum aparat yang memiliki saham di perusahaan yang diduga menjadi sarang narkoba.
“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Jangan sampai ada pembiaran terhadap bangunan yang menyalahi aturan dan merusak tatanan masyarakat,” pungkas Amiruddin.
